Pencarian JDIH
Temukan produk hukum, dokumen hukum, dan berita secara cepat dari satu tempat.
Menampilkan 13 hasil
RANCANGAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
Bahwa dengan adanya keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran … BAB. IV huruf E angka 1 huruf l dan huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
RANCANGANAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Bahwa menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 dan Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama
PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sasaran dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir adalah mengatur tentang petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir
PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945. Tanggung jawab Negara dalam mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum tersebut tidak lepas dari adanya fungsi Negara
RANCANGAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
RANCANGAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD
RANCANGAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
RANCANGAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
RANCANGAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD
RANCANGAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG ТАТА СARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAТ
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat
Kajian Hukum Implementasi Perda Retribusi Daerah
Kajian ini menganalisis kendala dan capaian implementasi peraturan daerah retribusi serta rekomendasi perbaikannya.
Monografi Hukum Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Monografi ini membahas secara komprehensif konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.