PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
Perwujudan ketertiban umum yang ada di daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1)
Abstrak
Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945. Tanggung jawab Negara dalam mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum tersebut tidak lepas dari adanya fungsi Negara
Kata Kunci
Preview Dokumen
Preview Dokumen (PDF)
PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT