Penetapan Perubahan Kedua Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026
Ditetapkan: 25 Jun 2026 • Diunduh: 0 kali
Temukan produk hukum, dokumen hukum, dan berita secara cepat dari satu tempat.
Ditetapkan: 25 Jun 2026 • Diunduh: 0 kali
Ditetapkan: 28 Jan 2026 • Diunduh: 0 kali
Ditetapkan: 5 Jan 2026 • Diunduh: 0 kali
Bahwa dengan adanya keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran … BAB. IV huruf E angka 1 huruf l dan huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Bahwa menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 dan Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama
Sasaran dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir adalah mengatur tentang petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir
Langkah strategis ini diambil untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha memahami kewajiban serta sanksi terkait pengelolaan kebersihan di wilayah pesisir.
15 Maret 2024Tim ahli hukum melakukan kajian mendalam untuk mengakomodasi kearifan lokal dalam regulasi daerah.
12 Maret 2024Pencapaian ini menempatkan Inhil sebagai salah satu kabupaten dengan sistem informasi hukum terbaik di Provinsi Riau.
8 Maret 2024Peningkatan kapasitas penyusunan peraturan bagi OPD guna menjamin kualitas produk hukum daerah.
20 Februari 2024