Welcome
Selamat datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Indragiri Hilir

SAMBUTAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pemikiran pentingnya keberadaan JDIH untuk pertama kali dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974. Seminar berpendapat bahwa keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk membina hukum di Indonesia. Namun pada waktu itu baik dokumentasi maupun perpustakaan hukum di Indonesia masih dalamkeadaan lemah dan kurang mendapat perhatian.Oleh karena itu seminar merekomendasi kan : “Perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk mulai menyusun suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum, agar dapat secepatnya berfungsi”

Merespon hasil rekomendasi seminar tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional berupaya memprakarsai lokakarya-lokakarya di Jakarta (tahun 1975), di Malang (tahun 1977) dan di Pontianak (tahun 1977). Agenda pokok dalam setiap lokakarya tersebut membahas kearah terwujudnya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta menentukan program-program kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya dan terlaksananya pemikiran yang dicetuskan tahun 1974 dimaksud.

Pusat dan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Pelaksanaan kegiatan JDIH yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah waktu itu hanya didasarkan atas kesepakatan belaka, belum ada landasan hukum yang mengikatnya. Sejak itu instansi yang merasa telah siap mulai melakukan gerakan maju, struktur organisasi yang memungkinkan untuk berkoordinasi dibentuk, perencanaan program kegiatan disusun, sarana fisik seperti gedung atau ruangan diwujudkan, koleksi peraturan mulai dikumpulkan, sumber daya manusia dilatih dan dididik mengenai dokumentasi dan informasi, pelayanan informasi hukum dilakukan serta anggaran untuk pelaksanaan semua kegiatan dimaksud diperjuangkan.

Memperhatikan definisi dan fungsi JDIH yang terurai dalam Keputusan Presiden tersebut maka cita-cita kondisi JDIH yang hendak dicapai diartikan sebagai kondisi yang dapat memberikan akses publik layanan informasi hukum dengan mudah, cepat, lengkap dan akurat untuk berbagai kalangan.

Tembilahan, 22 Nopember 2013.

BUPATI INDRAGIRI HILIR, WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR,

dto dto

H. MUHAMMAD. WARDAN H. ROSMAN MALOMO

BERITA TERBARU
  • HUKUM PERDATA
    05 September 2012
    PENGERTIAN HUKUM PERDATA Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukumdi daratan Eropa (civil law) dikenal pembag.. detail


  • ANTARA MAKELAR KASUS MARKUS DAN MAFIA PERADILAN
    29 Agustus 2012
    Pada umumnya “markus” juga bisa dilakukan oleh Penegak Hukum itu sendiri, baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara menggunakan orang lain sebagai perantara yang diciptakannya s.. detail


  • CARA MENDAFTARKAN MERK DAGANG
    20 Agustus 2012
    Pemerintah sudah memberikan hak cipta sebuah karya dan merk dagang sebuah produk. Sesuai dengan UU No 15 Tahun 2001 tentang merek, pemalsu merek dan hak cipta dapat didenda Rp 200 juta hingga Rp 1 mil.. detail


  • PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KERUSAKAN KENDARAAN
    03 Agustus 2012
    Kehilangan kendaraan di lokasi parkir pasti tidak diinginkan pemiliknya. Dalam praktik, memang umum ditemui pengelola parkir yang memasang tulisan ”kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab.. detail


  • DAPATKAH PNS MENJADI KUASA HUKUM DALAM SEBUAH PERKARA ?
    30 Juli 2012
    Kuasa hukum dimaksud berarti orang yang mewakili kepentingan klien atau kepentingan orang/pihak lain di pengadilan. Secara umum, masyarakat mengenal kuasa hukum adalah advokat sebagaimana diatur dalam.. detail


LINK TERKAIT

POLLING
Bagaimanakah pendapat anda tentang Informasi Produk Hukum Daerah melalui Website ini ?
Sudah memenuhi harapan pengunjung
Cukup memenuhi harapan pengunjung
Belum memenuhi harapan pengunjung
Biasa saja perlu ditingkatkan informasinya

counter
Total Pengunjung : 41587
Hari Ini : 9
Minggu Ini : 324
Bulan Ini : 555
Tahun Ini : 19367